Wagub NTB Larang ASN Gelar Makan Bersama Cegah Penyebaran COVID-19
 |
| Foto : Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah. |
iteNTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggelar makan bersama untuk mencegah penyebaran COVID-19.
"Khusus, jajaran Pemprov saya larang untuk melakukan kegiatan makan bersama. Tolong kegiatan kumpul-kumpul dan makan bersama itu di stop. Ingat, di semua rumah sakit itu para nakes kita itu menangis, karena mereka tidak bisa makan bersama keluarganya akibat sibuk melayani para pasien COVID-19 yang tengah dirawat di rumah sakit," tegas Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah di Mataram, Senin.
Selain itu, ia meminta agar seluruh aparatur lingkup OPD Pemprov NTB harus tenang menghadapi lonjakan kasus COVID-19 yang kini berlangsung di wilayah NTB. Selain koordinasi dengan para bupati dan wali kota serta jajaran TNI/Polri di semua tingkatan di wilayah NTB harus terus dilakukan.
"Ini kita lakukan agar masyarakat dapat menerima informasi dengan valid. Termasuk, penanganan tenaga kesehatan (nakes) di fasilitas kesehatan (faskes). Khususnya di rumah sakit, baik milik pemerintah dan swasta perlu mengedepankan sikap humanis pada para pasiennya," ujar Wagub.
Rohmi menegaskan, penanganan Covid-19 yang kini kasusnya kian meningkat harus dilakukan dengan menekankan penanganan dari hulunya. Sebab, hal itu menjadi kunci utama dengan dibarengi kewajiban melakukan disiplin pematuhan prokes COVID-19
Menurut Rohmi, program penanganan COVID-19 yang telah diprogramkan Gubernur NTB melalui surat edaran (SE) tersebut untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo terkait PPKM berbasis desa harus berjalan dengan baik di semua wilayah NTB.
Sebab, lanjut dia, siapapapun, termasuk para ahli hingga kini, tidak bisa memprediksi kapan pandemi COVID-19 ini akan selesai.
"Kita ini sudah jalan menghadapi virus sudah dua tahun lamanya. Tapi pekerjaan rumah berupa penggunaan masker sebagai "lifestyle" untuk menyesuaikan pada hidup new normal, justru belum bisa kita tegakkan dengan baik. Jadi masalah kita itu hanya soal implementasinya di lapangan dengan tidak mengorbankan kehidupan ekonomi yang masih belum bisa kita lakukan dengan baik," jelas Wagub.
"Jika begini terus maka kita akan kelimpungan. Pokoknya kegiatan apapun harus tegas, yakni wajib mengedepankan Prokes. Baik itu, di masjid maupun acara sosial lainnya harus bergerak dan bergotong royong agar masyarakat bisa patuh untuk dapat menegakkan aturan prokes itu," sambung Wagub NTB.
Wagub meminta agar para tokoh agama juga harus melaksanakan fungsi mereka untuk mengedukasi masyarakat agar benar-benar mematuhi prokes COVID-19
Hal ini penting agar saat pemerintah menerbitkan aturan tidak ada lagi yang dipersalahkan. Mengingat, aturan yang sudah diterbitkan selama ini, kerangkanya adalah bagaimana rakyat bisa aman dan terbebas dari pandemi COVID-19 yang telah memporak-porandakan lini kehidupan masyarakat tersebut.
"Ini kita minta Kanwil Kementerian Agama NTB agar bagaimana para tokoh agama, khususnya para tuan guru bicara lantang semuanya soal bahaya COVID-19. Insya Allah, jika tokoh agama yang bicara, maka jamaahnya akan juga mengikutinya," ucap Rohmi.
Terkait PPKM berbasis Desa, Wagub NTB meminta agar Asisten II Setda NTB segera berkoordinasi dengan Kadis DPMD dan Dukcapil serta Dinas Sosial agar bersama-sama menyiapkan teknis soal SE Gubernur menyangkut isolasi mandiri di semua desa di NTB.
Diharapkan, spanduk dan baner soal PPKM level Desa harus sudah terpasang di masing-masing desa. Sehingga, tiap harinya edukasi melalui pengumuman soal Prokes Covid-19 di Musala dan Masjid di semua desa di NTB bisa jalan tiap harinya. Mengingat, varian Delta ini, penularan tujuh kali lipat dari virus Corona yang ada sebelumnya.
"SE Gubernur harus kita kawal dari Puskesmas, RSUD kabupaten/kota harus dirawat pasien secara berjenjang. Termasuk, PPKM desa itu adalah bagaiman kader Posyandu bisa keliling ke masyarakat untuk mengingatkan bahaya varian Delta itu. Bahkan, pembagian kerja antara rumah sakit yang berfungsi merawat pasien yang bergejala sedang dan berat. Nah disitu, pentingnya PPKM Desa, melalui spanduk itu juga harus ada terpasang dengan baik, sehingga masyarakat bisa paham akan bahaya virus varian baru ini," katanya.
Posting Komentar