Kebijakan Gubernur NTB Wajibkan ASN Beli Beras Petani Untungkan Daerah

Foto : Paktisi sosial dan pertanian, Dr Maharani

iteNTB - Paktisi sosial dan pertanian, Dr Maharani mendukung langkah Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah yang menggulirkan program pembelian beras lokal pada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi untuk menyejahterakan petani lokal.

"Saya kira ide Pak Zulkieflimansyah yang mewajibkan pembelian beras pada ASN Pemprov itu bagus dalam kondisi pandemi COVID-19 yang serba sulit saat ini," ujarnya, Rabu.

Salah satu peneliti muda lingkungan hidup di NTB yang malang melintang di negara Australia tersebut menilai kebijakan Gubernur NTB itu, sangat tepat dalam rangka mendongkrak sektor pertanian, khususnya petani lokal.

Karena menurut dia, kebijakan pembelian beras agar tepat guna dan menyejahterakan petani lokal, sebaiknya pengadaannya dilakukan oleh Pemda dengan menggandeng langsung pihak kelompok tani atau Gapoktan.

Sebab, jika pola pengadaan tidak di ubah, seperti halnya pengadaan produk jaring pengaman sosial (JPS) sebelumnya, maka yang akan diuntungkan adalah pemain besar atau pihak yang memiliki modal. Sementara, petani akan tetap menjadi penonton.

"Jadi, saran saya, sebaiknya pengalaman JPS Gemilang yang salah satunya adalah pengadaan komoditas kopi melalui pengepul, calo dan GNE misalnya, harus diubah pada program pembelian beras ASN Pemprov kali ini. Jika teknis pengadaan diubah, saya yakin niat Pak Gubernur yang akan menyejahterakan rakyat akan bisa terwujud kedepannya," tegas Maharani.

Terkait aksi mahasiswa dan pemuda NTB yang menolak rencana pembelian beras petani oleh Pemprov untuk para ASN tersebut. Menurut dia, hanya soal miskomunikasi saja.

Hal itu lantaran, aksi demo mahasiswa yang menjebol pagar DPRD NTB bukan dalam rangka menolak kebijakan Gubernur. Namun mereka menyoroti agar pengadaan beras bagi petani dilakukan pembelian secara langsung dan bukan melalui pintu para calo atau distributor tertentu.

"Saya kira niat mahasiswa untuk menjebol pagar dewan NTB itu hanya sebuah insiden saja. Mereka bukan menolak kebijakan pak gubernur tapi mahasiswa enggak menghendaki kebijakan pak gubernur yang baik untuk menyejahterakan petani lokal disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan dalam situasi sulit akibat pandemi COVID-19 saat ini," jelasnya.

Diketahui, Gubernur Zulkiflimansyah merencanakan mengalokasikan sebagian anggaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS di lingkup Pemprov NTB untuk membeli beras lokal dengah tujuan mensejahterakan petani padi.

Setiap PNS di lingkungan Pemprov NTB akan mendapatkan beras lokal NTB sejumlah 10 kg beras lokal sebagai bagian dari TPP PNS NTB. Zulkieflimansyah menjelaskan belasan ribu PNS di Pemprov NTB akan mampu memberi dampak positif bagi kesejahteraan petani.

"Ada 13.000 orang jumlah PNS di lingkungan Pemprov NTB, jika tiap bulan dengan TPP diberikan beras 10 Kg maka akan ada pabrik penggilingan yang akan terus hidup," ujar Zul.

Pemerintah kabupaten dan kota di NTB juga didorong melalukan kebijakan yang sama.

"Jumlah ASN di NTB ada 50.000 orang, jika semua membeli 10 kg beras lokal dari anggaran TPP setiap bulan maka dampaknya akan luar biasa bagi kesejahteraan petani," kata Gubernur.

Pemprov NTB menyediakan anggaran Rp246 miliar bagi TPP PNS di lingkungan Pemprov. PNS dengan jabatan paling rendah mendapatkan TPP Rp1,2 juta dan paling tinggi Rp19,5 juta.

Gubernur Zulkieflimansyah juga merencanakan akan menganggarkan TPP untuk membeli produk UMKM lainnya, seperti kopi, teh, dan minyak kelapa. Produksi beras NTB pada 2020 tercatat sejumlah 746.340 ribu ton dengan luas panen padi sejumlah 273.460 ribu hektare, lahan tanam padi tersebar di sepuluh kabupaten dan kota di NTB.