Tekan Angka Pengangguran, NTB Luncurkan Sejumlah Program Perlindungan Pekerja
 |
| Foto : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gde Putu Aryadi. |
iteNTB - Pemerintah Nusa Tenggara Barat meluncurkan sejumlah program perlindungan bagi pekerja untuk menekan angka pengangguran akibat dampak pandemi COVID-19.
"Memang harus diakui selama pandemi ini, semua sektor sangat terpuruk, termasuk juga industri. Sehingga kondisi ini juga secara otomatis berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dan berkurangnya kesempatan kerja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gde Putu Aryadi di Mataram, Senin.
Ia menyatakan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB masih diangka 109.700 orang atau 3,95 persen. Angka pengangguran ini jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020, tidak mengalami peningkatan signifikan.
Misalnya pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Selama pandemi ini, kata Aryadi jumlahnya cenderung meningkat. Berdasarkan data BPS, tingkat pekerja paruh waktu di NTB pada Februari 2021 sebesar 31,37 persen. Dibandingkan dengan Februari 2020 dan Agustus 2020, tingkat pekerja paruh waktu mengalami peningkatan masing- masing sebesar 7,94 persen poin dan 4,15 persen poin.
Namun yang patut disyukuri, kata mantan Kadis Kominfotik NTB, bahwa pemerintah Provinsi NTB, dibawah Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah memiliki sejumlah kebijakan dan program perlindungan yang inovatif untuk penanganan pandemi, sekaligus penanganan dampak ekonominya.
Program tersebut, lanjutnya ternyata mampu menekan laju penambahan jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Bahkan NTB masih lebih baik dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.
Dibidang ketenagakerjaan, kata Aryadi sejumlah program telah diluncurkan. Teranyar adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang didahului dengan program perlindungan bagi pekerja melalui upaya terus mendorong badan usaha dan pekerja rentan untuk mendapatkan perlindungan Jamsostek.
Program inovasi lainnya, tutur mantan Irbansus pada Inspektorat NTB ini adalah adanya industrialisasi yang berbasis industri pengolahan, industri kerajinan dan home industri yang melibatkan seluruh sektor, seperti Dekranasda, IKM/UMKM dan stakeholder lainnya yang dicanangkan Gubernur NTB ternyata mampu menghidupkan kreativitas berusaha dikalangan masyarakat.
"Ini juga yang mampu mengerem peningkatan pengangguran dan kemiskinan," tegasnya.
Ia juga menyebut program pemberdayaan PMI purna, program AKAD/AKL dan Program PePADu Plus (Pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja terpadu plus) yang menjadi solusi untuk membuka kesempatan bagi para pencari kerja untuk ikut pelatihan pola magang berbasis penempatan dan pelatihan pola pendampingan untuk wira usaha mandiri.
Aryadi juga mengungkapkan jumlah PMI yang pulang hingga Juni lalu diangka 14.900 orang. Namun yang pulang itu, kata dia tidak otomatis semuanya menganggur. Ada yang pulang karena cuti, ada yang memang habis kontrak termasuk mereka juga ada yang bermasalah.
"PMI (Pekerja Migran Indonesia) pulang punya tiga modal, pengalaman, semangat dan modal," terangnya.
Mereka yang membawa modal otomatis akan membangun usaha mandiri dirumah mereka. Apalagi ditambah mereka telah memiliki banyak pengalaman di luar yang dibarengi dengan semangat. Tiga komponen itu sangat menentukan hasil usaha mandiri yang akan mereka lakukan.
Untuk memfasilitasi mereka bisa mandiri, maka pemerintah meluncurkan program pelatihan dan pendampingan untuk pemberdayaan PMI purna bisa mengembangkan wirausaha mandiri.
Di tahun ini saja NTB mendapatkan jatah program PMI Purna dari pusat sebanyak 8 paket pelatihan dan pendampingan wira usaha, di mana satu paket itu terdiri dari 20 orang sehingga ada 160 orang jadi calon wirausaha.
"Jadi mereka pulang bukan berarti akan langsung menganggur. Bahkan sudah banyak yang sukses berwirausaha," terangnya.
Tidak hanya itu pemerintah kata Aryadi, juga banyak melakukan kegiatan untuk peningkatan skill mereka terutama sejak pandemi COVID-19.
"Misalnya pelatihan enginering, perhotelan, otomotif dan banyak lagi yang lain. Dalam satu angkatan 50 persen sudah mampu buka usaha mandiri," jelas Aryadi.
Tidak hanya itu program AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (antar kerja lokal) juga sedang berlangsung. Saat ini yang sudah tersambung dengan Kalimantan. Dari 5.000 jatah pusat se Indonesia, NTB mendapatkan kuota 2.000 orang.
"Yang sudah daftar 500 orang," ucapnya.
Ditanya kondisi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak pandemi COVID-19 Aryadi menuturkan jumlah laporan yang masuk ke dinas sejak Januari-Juni sebanyak 23 laporan melibatkan 64 pekerja. Khusus untuk Juni seteleh pemberlakuan PPKM hanya tambahan dua kasus yang melibatkan enam pekerja.
"Berdasarkan catatan, PHK belum begitu jadi masalah signifikan," katanya.
Posting Komentar