Pemprov NTB Serahkan KUA-PPAS 2021 ke DPRD. COVID-19 Masih Fokus Utama

Foto : Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2021 dalam sidang paripurna DPRD NTB, Kamis (12/8/2021).

iteNTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tengra Barat menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2021 dalam sidang paripurna DPRD setempat, Kamis.

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, pihaknya dalam menyusun draft KUA/PPAS APBD, terpaksa harus melakukan kebijakan penyesuaian anggaran akibat dikeluarkannya beberapa peraturan perundangan-undangan.

Sejumlah peraturan itu, di antaranya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 tahun 2020, tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 atau COVID-19.

Selain itu, keputusan Menteri Keuangan Nomor 30 /Km.7/2020 tentang penggunaan sebagian (earmarking), dana alokasi umum atau dana bagi hasil dalam rangka dukungan pendanaan program vaksinasi COVID-19.

Tak hanya itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021.

"Semua aturan itu, dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya," ujar Wagub saat menyampaikan pidato Gubernur.

Ia menyatakan, dalam mengawal penanganan pandemi COVID-19 selama ini, terus bermunculan berbagai peraturan, Instruksi Presiden, instruksi kementerian/ lembaga, yang harus dipedomani dan ditindaklanjuti. Di mana, muaranya anggaran tersebut terkait dengan anggaran, berupa rencana pemulangan pekerja migran Indonesia (PMI) terjadi kedaruratan-kedaruratan baru, ketersediaan oxsigen, vaksin, dan lain-lain. 

"Selain itu, dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020, terdapat kewajiban daerah kepada pihak ketiga atas pekerjaan fisik dan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 dalam APBD tahun 2021 yang harus juga dituntaskan," ucapnya.

Rohmi mengklaim, dalam perjalanan pelaksanaan APBD kali ini, juga telah terjadi ketidaksesuaian dengan asumsi KUA. Pemicunya, dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, yang harus diakomodir dalam perubahan APBD, serta penggunaan Silpa tahun anggaran sebelumnya untuk tahun anggaran berjalan.

"Hal ini mengharuskan dilakukannya perubahan APBD sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah," jelas Wagub NTB.

Karena itu, Rohmi mengaku, rancangan perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2021 dengan struktur yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 

Rinciannya, pendapatan daerah tahun anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp5,47 triliun lebih. Di mana, pada Rancangan APBD Perubahan terjadi peningkatan 4,86 persen menjadi Rp5,73 triliun lebih.

Di mana, PAD meningkat sebesar 15,55 persen dari target APBD murni, yakni sebesar Rp1,95 triliun lebih menjadi Rp2,25 triliun lebih. 

Selanjutnya, pendapatan transfer  mengalami penurunan sebesar Rp1,09 persen dari target APBD murni, yakni sebesar Rp3,46 triliun lebih menjadi Rp3,42 triliun lebih.

"Dan, lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp 54,78 miliar lebih," katanya.

Terkait belanja daerah, menurut Wagub, belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,52 triliun lebih. Hal ini, mengalami peningkatan pada RAPBDP tahun anggaran 2021 sebesar 5,89 persen, sehingga menjadi 5,85 triliun lebih.

"Anggaran ini termasuk di dalamnya komponen belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer," katanya.

Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp

Postingan Lama

Postingan Lebih Baru