Harga Tembakau Anjlok, Anggota DPRD NTB Minta Pemprov Intervensi

Keterangan Foto : Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, H Bukhori Muslim.

iteNTB - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, H Bukhori Muslim mengaku prihatin dengan kondisi para petani Tembakau di Pulau Lombok menyusul anjloknya harga daun tembakau.

"Jadi masalah tembakau ini tambah parah. Masyarakat sudah teriak-teriak karena harganya anjlok. Itu yang kita kasihan melihat kondisi mereka sangat sulit," ujarnya di Mataram.

Ia mengaku kerap turun kelapangan. Tak jarang, petani didapatinya terus mengeluh. Terlebih ditengah sikon pandemi COVID19 saat ini.

Bukhori mengungkapkan, ada beberapa hal yang membuat para petani tembakau di Lombok sangat menjerit.

Pertama, kata dia, soal biaya produksi yang sangat tinggi. Disisi lain, lanjut anggota DPRD NTB asal Dapil Kabupaten Lombok Timur ini carut marutnya harga tembakau ikut memperparah kondisi para petani tembakau.

"Padahal yang nanam ini juga sudah sangat sedikit sebenarnya. Mereka mengeluh, menyakitkan kalau kita dengar (saat turun) dilapangan itu," ujarnya.

Menurut Bukhori, dengan terbentuknya perubahan perda lalu sangat menjanjikan. Hanya saja, hingga saat ini dinilainya belum jelas.

"Sampai hari ini pergubnya belum terbit. Itu juklak juknisnya seperti apa akan kita laksanakan. Nah, ini yang jadi kendala," katanya.

Oleh karenanya, politisi NasDem itu berharap agar kedepannya persoalan serupa tidak mesti terjadi lagi seperti ini.

Lebih jauh diungkapkannya, petani yang bermitra dinilainya tidak ada persoalan. Namun dari sisi jumlah, petani yang tidak bermitra jauh lebih banyak.

"Bagi yang tidak bermitra seharusnya tidak menanamkan tembakau. Tapi tidak ada pilihan bagi petani terutama dimasa pandemi ini dengan harapan terdongkrak ekonominya," katanya.

"Yang bermitra sih bagus aman. Tapi kalau kita persentasekan jauh lebih banyak yang tidak bermitra dari pada yang bermitra, masalahnya disitu," imbuhnya.

Lebih lanjut, dari puluhan ribu ton jumlah produksi tembakau, yang mampu dibeli hanya beberapa ribu saja.

"Kalau tidak salah 35 ribu jumlah produksi kita tembakau. Itu yang mampu dibeli hanya beberapa ribu, nggak sampai setengahnya dengan harga yang anjlok. Intinya, kalau masuk mitra enggak masalah petaninya," tambah Bukhori.

Oleh karenanya, ia mendorong pihak Pemprov NTB untuk melakukan intervensi salah satunya segera menerbitkan pergub atas perubahan perda lalu. Hal ini menjadi penting untuk segera disikapi.

"Kita dorong pemprov untuk segera terbitkan pergub atas perubahan perda bila hari itu. Karena kalau kita berbicara tembakau Virginia saat ini yang terbaik ada di Pulau Lombok," katanya.

Diketahui berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB rencana tanam, produksi, dan pembelian tembakau virginia oleh perusahaan mitra 2021.

Dari 21 perusahaan yang terdata hanya 16 perusahaan yang sudah menyerap. Realisasi pembelian pada tahun 2020 sebanyak 21.279,49 ton, kemudian target luas tanam sebesar 8.246,20 hektar dan produksi 15.836,53 ton. Penyerapan tembakau dari petani binaan sebanyak 3.405 orang dan 2.517 unit ovent.

Saat ini hanya ada beberapa perusahaan saja yang menyerap tembakau para petani, yakni hanya 16 perusahaan dari 21 perusahaan yang ada.

Total rencana penyerapannya mencapai 17.328,75 ton dengan petani binaan sebanyak 1.060 ton dan petani swadaya 150 ton. Masing-masing perusahaan sudah memiliki kuota tersendiri berapa banyak tembakau petani yang diserap, baik petani binaan maupun petani swadaya.