APKLI NTB Pertanyakan Data PKL Polisi dan TNI Terkait BTPKLW

Keterangan Foto: Ketua APKLI NTB Abdul Majid.

iteNTB - Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyoroti penyaluran 5.800 program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) oleh Polisi dan TNI yang dinilai tidak sesuai dengan jumlah data riil PKL di Kota Mataram.

"Penyaluran BT-PKLW ini akan bertambah lagi sebanyak 2.000 orang penerima di Kota Mataram. Tapi, angka riil jumlah PKL di Kota Mataram hanya mencapai sekitar 1.500 orang PKL. Ini yang kami pertanyakan data dari mana aparat kepolisian dan TNI menyalurkan bantuan pada PKL tersebut," tegas Ketua APKLI NTB Abdul Majid di Mataram, Selasa.

Menurut dia, jumlah PKL yang dimiliki APKLI NTB di Kota Mataram adalah sebanyak 1.500 orang. Mereka tersebar di beberapa titik di Kota Mataram. Di antaranya, di simpang lima Ampenan dan Pantai Ampenan. Selanjutnya, di jalan Udayana, patung tembolak di Lingkar Selatan, kawasan bisnis Cakranegara, dan Pantai Loang Baloq.

Namun, parahnya, lanjut Majid, ternyata masih banyak PKL yang belum menerima bantuan BTPKLW yang peluncurannya dilakukan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Lapangan Sangkareang, Kota Mataram pada 14 Oktober lalu.

Padahal, Kapolres Mataram, mengklaim telah menyalurkan sebanyak 4.500 paket bantuan BT-PKLW pada para PKL di Kota Mataram. Sedangkan, pihak TNI juga telah menyalurkan sebanyak 1.300 paket bantuan BY-PKLW. Sehingga, angkanya berjumlah sebanyak 5.800 penerima dalam jangka waktu satu minggu.

"Itu artinya, versi Kapolres sudah 100 persen PKL telah menerima bantuan tersebut. Maka, wajarlah kalau kami mempertanyakan darimana data PKL yang dimiliki oleh Pak Kapolres itu. Dan ke siapa saja PKL yang diberikan itu?," tanya Majid.

Ia berterima kasih atas niat tulus pemerintah pusat yang memiliki kepedulian pada PKL yang merasakan dampak akibat Pandemi COVID-19. Hanya saja, pihaknya perlu juga mencocokkan data PKL dari APKLI dan data pihak TNI dan Polri.

Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai ada lagi modus PKL dadakan yang muncul dan mereka diberikan bantuan. Sementara, PKL yang sudah lama menggantungkan hidupnya, justru tak memperoleh hak tersebut.

"Sampai saat ini, kami masih mendata anggota PKL kami yang ada di Kota Mataram. Umumnya mereka belum menerima bantuan tersebut. Intinya kami hanya ingin program mulai, BTPKLW ini tepat sasaran dan jangan ada lagi mereka benar-benar berjualan pagi, sore hingga malam malah tidak dapat program itu," jelas Abdul Majid.

Sementara itu, salah satu penjual bakso yang biasa berjualan di bundaran Jempong, Kota Mataram, Ridwan menyesalkan belum adanya bantuan BTPKLW yang diterimanya.

"Makanya, kenapa kami datang ke kantor APKLI NTB. Ini karena, saya dan banyak lagi pedagang bakso keliling malah enggak dapat bantuan yang diberikan oleh pemerintah hingga kini," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyaksikan proses penyaluran bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung (BTPKLW) sebesar Rp1.200.000 per orang, di Kota Mataram, NTB, Kamis (14/10).

Berdasarkan laporan Kapolres Mataram Kombes Pol Heri Wahyudi, penyaluran BTPLKW melalui Polres Mataram telah dilaksanakan sejak 21 September-10 Oktober 2021, dengan target 7.180 orang yang berhak. Total alokasi bantuan sebesar Rp5,4 miliar, dan sudah tersalurkan 100 persen dengan ketentuan satu pedagang menerima Rp1,2 juta.