NTB Siapkan SE Larangan Pembatasan Kegiatan Selama Natal dan Tahun Baru

Keterangan Foto: Ilustrasi malam pergantian tahun baru.

iteNTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah menyiapkan Surat Edaran (SE) Gubernur terkait larangan pembatasan kegiatan selama Natal dan Tahun Baru 2022.

Asisten III Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, dr Nurhandini Eka Dewi mengatakan, surat edaran (SE) Gubenur NTB yang sedang dipersiapkan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 saat Natal dan Tahun Baru 2022 serta SE Satgas COVID-19 Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa pandemi COVID-19.

"Untuk apa saja poin-poin SE Gubernur NTB nanti tidak akan jauh berbeda dengan yang diterbitkan SE Mendagri dan SE Satgas COVID-19," ujarnya di Mataram, Selasa.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB ini, menjelaskan berlakunya SE Gubernur NTB ini mulai berlaku 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Di antara poin-poin yang diatur dalam SE Gubernur NTB tersebut, antara lain membatasi kegiatan masyarakat yang dapat berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

"Kalaupun ada kegiatan perayaan Natal dan tahun baru yang akan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 orang dan harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk tempat ibadah," terangnya.

Selain itu, kata dokter Eka, masyarakat juga diminta melakukan pembatasan ke luar daerah maupun keluar negeri. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai antisipasi penyebaran COVID-19, terutama varian baru Omicron.

"Kalaupun tetap keluar daerah harus sudah di vaksin dua kali, melakukan Rapid Test Antigen 1 x 24 jam dan untuk orang yang belum di vaksin dan orang yang tidak bisa di vaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh, termasuk luar negeri ini sudah otomatis lebih ketat lagi," tegas dokter Eka.

Khusus untuk pelaksanaan perayaan Tahun Baru 2022, lanjutnya sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan.

"Masyarakat juga kita minta untun menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan). Termasuk meningkatkan testing, tracing, treatment serta menjaga jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan dalam beraktivitas," jelasnya.

Dokter Eka berharap, ketentuan tersebut dapat dipahami dan diikuti masyarakat. Karena dengan masuknya varian COVID-19 Omicron tersebut masyarakat harus lebih waspada, mengingat penularannya lebih berbahaya dari varian COVID-19 Delta.

"Karena kita masih dalam situasi pandemi sehingga aturan terkait wabah itu perlu diikuti. Meski saat ini angka kasus COVID-19 di NTB melandai tapi pandemi belum berakhir dan WHO juga belum mencabut apa lagi ada kenaikan kasus yang terjadi d Eropa," katanya.