Rp250 Miliar Dana RTG Lombok Utara Diblokir BNPB, 14 Ribu Rumah Macet Dibangun

Keterangan Foto: Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu disela peresmian Masjid Jami' Nurul Hikmah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (13/12/2021).

iteNTB - Sebanyak 14 ribu unit rumah tahan gempa (RTG) di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat kini harus terhenti pembangunannya akibat dana rehabilitasi dan rekonstruksi senilai Rp250 miliar diblokir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Gempa bumi ini sudah berlangsung 3 tahun, tetapi sebanyak 14 ribu rumah tahan gempa belum bisa terselesaikan," ungkap Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu pada acara penyerahan dan peresmian Masjid Jami' Nurul Hikmah di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Senin (13/12/2021).

Ia menjelaskan, permasalahan yang menyebabkan belum terselesaikannya 14 ribu unit rumah tahan gempa (RTG) di wilayah itu, karena anggaran senilai Rp250 miliar yang diperuntukkan untuk dana rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan RTG tersebut diblokir BNPB.

"Dana yang diblokir itu mencapai Rp250 miliar. Cuman saya tidak tahu dan paham masalahnya dimana, karena masalah ini sudah terjadi sebelum saya menjabat sebagai bupati," ujarnya.

Djohan mengaku, sudah menyampaikan permasalahan tersebut kepada BNPB, namun belum juga mendapat tanggapan. Padahal, BPNB sudah memberi tenggat waktu 14 ribu RTG itu, sudah harus tuntas dikerjakan Desember 2021.

"Saya sudah menugaskan wakil bupati lima kali untuk bertemu BNPB di Jakarta, belum juga selesai. Terus saya menghadap Kepala BNPB ketika berkunjung ke NTB waktu itu di Bandara Lombok. Langsung saya sampaikan persoalan itu mudahan-mudahan bisa diatensi," ucap Djohan berharap.

Saat ini kata dia, pihaknya sedang meminta perpanjangan waktu pembangunan RTG bisa dilaksanakan hingga 2022 mendatang. Namun itu kembali lagi jika dana Rp250 miliar itu tidak diblokir pemerintah.

"Sesuai ketentuan BNPB Desember harus selesai tapi saya katakan tidak mungkin kita bisa mengejar 14 ribu bisa selesai Desember. Makanya kita minta perpanjangan sampai 2022 selesai," terangnya.

Oleh sebab itu, Pemkab Lombok Utara, lanjut Djohan sangat berharap anggaran Rp250 miliar tersebut bisa segera dicairkan, sehingga kelanjutan pembangunan 14 ribu unit RTG bisa dapat diselesaikan.

Mengingat selain untuk membangun RTG, anggaran tersebut diharapkan juga bisa membantu pembangunan infrastruktur lain seperti jalan, kantor, sekolah, dan rumah ibadah.

"Untuk kantor saja itu ada 14 kantor yang belum bisa terbangun, belum lagi rumah ibadah dan sekolah. Dan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk kita kedepannya," ujarnya.

Disinggung apakah anggaran Rp250 miliar untuk 14 ribut unit RTG bisa ditangani oleh Pemkab Lombok Utara melalui APBD. Djohan menegaskan tidak bisa sementara dana untuk bantuan COVID-19.

"Tidak bisa pakai APBD, karena APBD kita aja turun Rp400 miliar dari Rp1,3 triliun. Turunnya karena covid dan PAD kita juga turun 50 persen dari Rp250 miliar sekarang tinggal Rp110 miliar, jadi nggak mungkin cukup," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap pemerintah pusat bisa membantu persoalan, sehingga 14 ribu RTG dapat dituntaskan pengerjaannya.

Sementara itu, Staf Ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin yang hadir dalam penyerahan dan peresmian Masjid Jami' Nurul Hikmah di Kecamatan Pemenang, berjanji akan segera melaporkan persoalan tersebut, sehingga segera ada jalan keluarnya.

"Saya baru dengar masalah ini. Tinggal kami butuh data dimana program yang masih tersumbat. Karena kalau sudah sampai di KSP, insyaAllah kami akan telusuri dan kota cari jalan keluarnya," katanya.