Soal Polemik Dana Rp10 Miliar Rumah Tangga Gubernur dan Wagub NTB. Sekda: Sudah Sesuai Acuan

Keterangan Foto: Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi.

iteNTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) angkat bicara terkait sorotan Komisi I DPRD NTB yang mempersoalkan besarnya anggaran senilai Rp10 miliar lebih untuk kebutuhan rumah tangga gubernur dan wakil gubernur serta sekretariat daerah pada 2021.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp10 miliar itu bukan dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Melainkan anggaran itu digunakan untuk menjamu tamu-tamu gubernur dan wakil gubenur serta dari sekretariat daerah yang hadir di Lombok.

"NTB ini daerah wisata. Tamu pimpinan yang datang dari luar daerah pasti banyak. Belum lagi dari organisasi atau masyarakat buat seminar nasional kemudian ajukan permohonan bantuan dana. Tentu sebagai tuan rumah yang baik kita melakukan jamuan dan itu tidak gratis karena dananya di ambil dari anggaran itu," ujarnya di Mataram, Sabtu.

Begitu juga dengan anggaran kebutuhan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang totalnya mencapai Rp420 juta lebih, seperti baju dinas, pakaian lapangan, pakaian olahraga, dan pakaian adat, seperti pakaian adat Sumbawa, Bima, Sasak dan daerah lain yang jumlahnya sangat banyak.

"Jadi, itu semua sudah ada acuan dan standarnya. Tentu kualitas gubernur dan wagub seperti fuldress, pakaian lapangan tidak sama dengan pakaian masyarakat. Ada aturannya begitu juga ada satuan harganya. Jadi kebutuhan itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada," tegas Gita Ariadi.

Kemudian menurut Sekda NTB, banyaknya kegiatan nasional di NTB dapat membantu pemulihan ekonomi dan pariwisata daerah di tengah masih merebaknya COVID-19. sehingga jika pun ada anggaran sebesar itu, lanjut Miq Gita adalah sesuatu hal yang wajar karena sudah sesuai aturan yang ada.

"Coba bayangkan kalau tidak COVID-19, pasti banyak kegiatan nasional diadakan di daerah kita. Dan itu pasti membutuhkan komunikasi dengan pemerintah provinsi, maka pasti akan lebih besar lagi anggarannya. Jadi kebutuhan itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada," katanya.

Sebelumnya Komisi I DPRD NTB menyoroti kebutuhan rumah tangga gubernur dan wakil gubernur yang jumlahnya mencapai Rp10 miliar lebih di tengah keterbatasan anggaran daerah akibat dampak pandemi COVID-19.

Anggota Komisi I DPRD NTB, Najamuddin Mustafa mengaku terkejut melihat nilai anggaran yang jumlahnya mencapai Rp10 miliar lebih tersebut.

"Saya heran anggaran kebutuhan kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tembus Rp10 miliar lebih," ujarnya di Mataram.

Menurut dia, Komisi I DPRD sudah menanyakan mengenai anggaran tersebut pada rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2021, bersama Biro Umum Setda.

Dalam rapat pada Rabu (11/5) itu, kata Najamuddin semua anggota Komisi I kaget terkait anggaran kebutuhan rumah tangga tersebut.

"Ini menjadi pertanyaan, dalam LKPJ muncul kebutuhan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah tembus Rp420.640.000. Memang pakaian dinas kualitas apa yang dibeli, sehingga jumlahnya sebesar itu," ucap Najamuddin.

Ia merincikan item kebutuhan tersebut mulai dari fasilitas kunjungan tamu Rp1.000.937.300, penyediaan kebutuhan rumah tangga gubernur sebesar Rp4.314.974.577, kemudian penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil gubernur Rp2.435.953.646, dan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah mencapai Rp2.017.189.249.

"Lima item ini sudah mencapai Rp10 miliar lebih. Yang menjadi pertanyaan, fasilitas kunjungan tamu sebesar Rp1 miliar dan makan minum ini kita anggap terlalu besar. Mestinya ini dulu yang perlu di refocusing," katanya.

Najamuddin menambahkan, kalau dibuka secara keseluruhan berdasarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada Biro Umum yang dijabarkan melalui satu program, sembilan kegiatan dan 42 sub kegiatan, dengan capaian indikator kinerja kegiatan bidang administrasi pemerintahan pada Biro Umum Tahun 2021, total realisasi sebesar Rp134.073.978.735 dari pagu anggaran Rp142.297.697.545.

"Angka Rp142 Miliar lebih ini jumlah total program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, masuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Yang menjadi pertanyaan, harga pakaian dan makan minum kebutuhan rumah tangga," kata Najamuddin Mustafa.