DPRD NTB Ungkap Tak Ada Pembahasan Anggaran Jembatan Midang-Medas

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat, Saat Abdullah dan Nauvar Furqoni Farinduan.

iteNTB - Anggota Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat, Saat Abdullah menegaskan semasa dirinya menjabat sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD NTB pada tahun 2021, tidak pernah ada pembahasan untuk perbaikan dan pembangunan Jembatan Midang dan Jembatan Medas untuk program Tahun Anggaran (TA) 2022.

"Sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Komisi IV pada waktu itu, tidak ada pembahasan jembatan yang dimaksud untuk program 2022," tegasnya di Mataram, Jumat.

Ia mengaku tidak mengetahui kalau ada pembahasan hasil rasionalisasi di Banggar.

"Saya tidak tahu, karena saya bukan anggota Banggar," ujarnya.

Menurutnya, karena tidak adanya pembahasan untuk perbaikan dan pembangunan Jembatan Midang dan Medas, yang berkembang pada waktu itu justru usul Pelebaran Jalan Depan Kantor Bupati Lombok Barat yang diusulkan oleh anggota Komisi IV DPRD NTB, Hasbullah Muis.

"Hanya saja saat itu, kesiapan dana Pemprov terbatas," imbuhnya.

Meski demikian pihaknya sepakat kedua jembatan tersebut dan pelebaran jalan depan Kantor Bupati Lombok Barat tersebut diprioritaskan anggarannya untuk program prioritas tahun 2023.

"Bila dilihat urgensi kedua jembatan tersebut dan pelebaran Jalan Depan Kantor Bupati yang katanya status jalan provinsi, tidak ada alasan untuk tidak menjadi program prioritas tahun 2023," katanya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD NTB, Nauvar Furqoni Farinduan yang mengatakan tidak pernah ada pembahasan jembatan Midang dan Medas. Justru kata dia yang ada hanya pembahasan pelebaran jalan depan Kantor Bupati Lombok Barat.

"Tidak ada pembahasan jembatan Midang dan Medas. Yang ada itu usulan pelebaran jalan depan Kantor Bupati Lombok Barat yang diusulkan oleh anggota Komisi IV DPRD NTB, Hasbullah Muis," terangnya.

Farin mengatakan saat pertemuan dengan Kepala Dinas PUPR pun juga tidak pernah dibahas dua jembatan tersebut. Melainkan soal pelebaran jalan depan Kantor Bupati Lombok Barat. Mulai dari jembatan Gerung disisi barat hingga Babussalam di sisi timur.

"Memang saat pertemuan itu, se-ingat saya Kepala Dinas PUPR mengiyakan. Tapi itu untuk jalan depan Kantor Bupati Lombok Barat, bukan jembatan Midang dan Medas," ungkap anggota DPRD NTB daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara ini.

Hanya saja saat itu, terkait bagaimana kelanjutan pelebaran jalan depan Kantor Bupati Lombok Barat, Farin tidak mengetahui secara pasti kelanjutannya.

Kepala Dinas PUPR NTB, H Ridwansyah menegaskan bahwa isu Pemprov NTB diam-diam mengalihkan anggaran jembatan Midang dan Medas senilai Rp15 miliar di APBD 2022 tidak benar dan tidak mendasar.

"Pemprov NTB belum pernah mengalokasikan anggaran untuk penggantian jembatan Midang dan Medas di DPA 2022. Jadi tidak benar kalo ada anggapan bahwa dananya dipindahkan ke tempat lain atau ke MXGP," tegas Ridwansyah.

Ia mengatakan saat ini penggantian jembatan akibat bencana yang sudah dianggarkan adalah jembatan Bengkang dan jembatan Tebek, melalui program DAK 2022 yang pengusulannya dilakukan pada bulan April 2021.

"Kerusakan jembatan Midang dan jembatan Medas terjadi pada awal tahun 2022, di mana anggaran Tahun 2022 sudah ditetapkan. Jadi memang tidak pernah dibahas dalam proses penyusunan APBD 2022 di Komisi maupun Banggar DPRD NTB," ucap Dae Iwan sapaan akrabnya.

Menurut dia, usulan perbaikan jembatan Midang dan Medas tetap menjadi prioritas Pemprov NTB. Namun, karena keterbatasan APBD, Pemprov NTB telah mengusulkan penggantian jembatan Midang dan jembatan Medas ditangani dengan dana APBN melalui BNPB, yang hingga saat ini belum ada informasi mengenai kepastian pembiayaannya.

"Dinas PUPR akan memprioritaskan usulan jembatan-jembatan yang rusak karena bencana alam termasuk kedua jembatan itu (Midang dan Medas, red) di APBD Perubahan 2022. Mudah-mudahan ada tersedia anggaran," katanya.