Dikbud NTB Pastikan Transparansi Swakelola DAK Sekolah

Keterangan Foto: Kepala Bidang (Kabid) SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Muhammad Khairul Ikhwan.

iteNTB - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan mekanisme swakelola tipe 1 untuk program proyek pembangunan gedung dan ruangan sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAK) fisik bidang pendidikan Tahun Anggaran 2022 dilakukan secara terbuka dan transparan.

Kepala Bidang (Kabid) SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Muhammad Khairul Ikhwan, menegaskan pola sistem swakelola tipe 1 yang kini menjadi acuan pelaksanaan DAK diatur berdasarkan Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional DAK. Di mana hajat dari program DAK fisik ini adalah untuk mengoptimalkan peran pengusaha lokal.

"Kenapa tidak tender dan kenapa gunakan sistem swakelola, itulah dasar hukumnya. Alasan Dikbud pakai sistem ini ingin memperkuat pengusaha lokal dan pekerja lokal. Kalau pakai sistem tender, maka pengusaha luar masuk, dan sistem tidak bisa melarang itu," kata Ihwan di Mataram, Senin.

Ia menyatakan, bahwa sistem swakelola tipe 1 ini baru pertama kali diterapkan di seluruh Indonesia. Namun, jika sistem ini nantinya dinilai sukses dalam memberdayakan pengusaha lokal, maka tidak tertutup kemungkinan akan terus berkelanjutan, bahkan alokasi anggaran DAK bisa meningkat.

"Yang utama kita putuskan menggunakan sistem karena juga sejalan dengan semangat Pemprov NTB dalam pemberdayaan UMKM lokal," ujarnya.

Menurut Ihwan, pengalaman sistem tender telah memberikan banyak pelajaran bagi pihaknya. Alasannya, kontraktor luar banyak menyisakan masalah. Yakni, tukang tidak dibayar oleh kontraktor dan sekolah yang disegel.

"Tapi, kalau swakelola ini pembayarannya langsung ke pekerja," ucap Ihwan.

Ia menjelaskan, untuk soal tekhnis pelaksanaan sistem swakelola tipe 1 ini, calon supplier atau calon pekerja akan melakukan pendaftaran lewat sekolah yang bersangkutan, kemudian daftarnya akan diteruskan ke pihak PPK Dikbud NTB untuk diseleksi yang memenuhi syarat atau tidak.

Ada sejumlah persyaratan yang mereka harus lampirkan, antara lain pengalaman kerja, tempat usaha, dan syarat-syarat lainnya.

"Nanti PPK kemudian akan di rangking berdasarkan indikator, dibobot dan siapa yang paling tinggi itulah yang akan ditunjuk oleh PPK," terang Ihwan.

Menurut dia, semua pengusaha lokal bisa ikut berpartisipasi untuk mendaftar sebagai calon supplier. Karena pengumuman dilakukan secara terbuka. Terlebih, Dikbud setempat telah memberikan arahan pada pihak sekolah, agar tidak boleh membatasi orang mau daftar.

"Kami akan turun cek dan lakukan monitoring ke sekolah. Kalau ada yang tidak mau menerima rekanan yang beralamat di wilayah tempat tinggal sekolah. Maka, silahkan laporkan ke kami," tegas mantan Kepala Stipark Banyu Mulek, Lombok Barat itu.

Ihwan menegaskan sampai dengan saat ini proses masih pada tahap pendaftaran, belum sampai memutuskan supplier mana saja yang dilibatkan dalam pekerjaan DAK tersebut. Direncanakan proyek DAK fisik senilai Rp153 miliar tersebut akan mulai dikerjakan nanti pada pertengahan Agustus sampai Desember 2022.

"Ini saya sampaikan karena banyak informasi yang tidak jelas sudah beredar, padahal pekerjaan belum dimulai. Tapi yang pasti kami akan terbuka dan transparan dalam proses penunjukan pihak ketiga menggunakan sistem swakelola ini," ucapnya.

Ia menambahkan, bahwa dari total anggaran DAK fisik pendidikan itu, alokasi anggaran Bidang Pendidikan SMK, tahun ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni jumlahnya sekitar Rp98 miliar yang terdiri dari pekerjaan fisik sekitar Rp54 miliar dan untuk pengadaan peralatan sekitar Rp40 miliar.

"Jadi, karena ini adalah program permulaan, maka kita berharap pihak sekolah perlu memberikan ruang pada masyarakat sekitar untuk bisa masuk mengerjakan proyeknya. Termasuk, juga mengadakan bahan-bahan material yang berasal dari wilayah setempat," ungkap Ihwan.

Terkait pengawasan proyek DAK itu, pihaknya telah merekrut fasilitator yang direkrut melalui seleksi secara terbuka.

"Jadi, enggak usah khawatir soal mutu dan kualitas pengerjaan proyeknya. Karena fasilitas itu sudah kita latih dan bekali untuk mengecek soal teknis bangunan hingga proses pengadaannya. Di mana, satu sekolah adalah satu fasilitator yang kita tugasi mengawasi setiap saat disana," katanya.