Wagub NTB Minta Standarisasi Jajanan Anak Sekolah Diperhatikan

Keterangan Foto: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Sitti Rohmi Djalillah.

iteNTB - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Sitti Rohmi Djalillah mendorong pentingnya memperhatikan standar jajanan anak-anak di sekolah sebagai upaya penanggulangan kesehatan anak terhadap berbagai jajanan sekolah yang beredar.

"Bicara kesehatan untuk para pelajar, anak-anak NTB banyak yang anemia, rata - rata nggak sarapan, makan di sekolah, sehingga diharapkan kualitas jajanan sekolah di NTB dapat terstandar dengan baik," kata Wagub NTB saat menerima audiensi Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram, Selasa (12/7/2022).

Wagub mengatakan, anak sekolah masih mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga membutuhkan konsumsi pangan yang cukup dengan gizi seimbang.

Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecukupan energi dan protein untuk anak umur 7-12 tahun berkisar antara 71,6-89,1 persen dan antara 85,1–137,4 persen. Namun data menunjukkan bahwa 44,4 persen dan 30,6 persen anak mengonsumsi energi dan protein di bawah angka kecukupan minimal (Riskesdas, 2010).

Untuk itu, Ummi Rohmi sapaan akrabnya mengimbau agar BPOM dapat bersinergi dengan seluruh pihak terkait agar dapat memonitoring jajanan sekolah.

"Harus dilakukannya kerjasama untuk bisa merumuskan proses monitoring jajanan anak sekolah dari TK sampai SMA/SMK dan SLB se - NTB," tegas Wagub NTB.

Ia mengatakan apabila sudah ada standar maupun aturan, maka para pedagang pasti akan menyesuaikan.

"Banyak yang cari rejeki, tetapi kalau ada kontrol pasti mereka menyesuaikan, bagaimana kita membuat standar agar jajanan di NTB paling tidak di sekolah sekolah ini paling tidak sehat," katanya.

Kepala BPOM Mataram I Gusti Ayu Adhi Aryapatni mengatakan bahwa sejak tahun 2011 terdapat program nasional yaitu Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS), sebanyak 1.107 sekolah yang sudah diintervensi.

"Programnya sudah nasional yang PJAS, namun bu Wagub meminta untuk lebin intensif lagi, karena baru 14,9 persen dari jumlah sekolah di NTB sehingga perlunya replikasi dan butuh sinergi dengan seluruh stakeholder," katanya.