Ketersediaan Beras di NTB Aman Sampai 51,956 Ton

Keterangan Foto: Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Fathul Gani.

iteNTB - Dinas Pertanian dan Perkebunan Nusa Tenggara Barat, memastikan ketersediaan beras di wilayah itu di tahun 2022 masih aman yakni mencapai 51,956 ton.

"Sejauh ini stok beras di NTB tahun 2022 masih aman di kisaran 51,956 ton lebih," kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Fathul Gani di Mataram, kemarin.

Ia menjelaskan untuk total produksi beras tahun 2022 berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) mencapai 921,212 ton per tahun. Artinya melebihi kebutuhan beras NTB yang seharusnya sebesar 650,545 ton lebih per tahun.

Menurutnya sejak 2020 sampai dengan 2022, produksi padi di NTB selalu meningkat. Di tahun 2020 jumlahnya 1,317 ton lebih menjadi 1,419 ton lebih di tahun 2021 hingga 2022 meningkat mencapai 1,456 ton lebih.

Begitu juga dengan produksi beras di tahun 2020 di mana sebelumnya mencapai 832,859 ton, naik menjadi 897,587 ton lebih di 2021 dan pada 2022 jumlahnya semakin meningkat hingga menjadi 921,212 ton lebih.

"Ini merupakan prestasi yang patut kita apresiasi bersama untuk para petani kita khususnya petani NTB," kata Fathul Gani menyikapi arahan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo terkait kebijakan dan teknis pelaksanaan perberasan, data stok beras di penggilingan dan stok beras gudang pedagang.

Sementara Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo saat rapat bersama semua Kepala Dinas Pertanian se-Indonesia, secara zoom meeting meminta kepada semua Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan melalui Dirjen agar memperbaiki data ketersediaan beras dan gabah di setiap daerah. Karena sangat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan nasional.

"Apakah kita import atau tidak, tapi kalau tidak terpenuhi stok satu juta ton beras, maka tentu akan impor untuk kestabilan pangan nasional," ucapnya.

Bahkan dirinya meminta supaya semua Kepala Dinas Pertanian agar membuat jadwal rapat bersama di masing-masing perwakilan, misal Indonesia bagian Timur, Pulau Jawa Jawa dan Sumatera.

"Kami sangat mengharapkan dukungan dari Kadis memperbaiki data itu," tandasnya.