477.954 Kepala Keluarga di NTB Dalam Kemiskinan Ekstrem

Keterangan Foto: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) didampingi Kepala Bappeda NTB, Iswandi pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB tahun 2022, Kamis (29/12/2022).

iteNTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menargetkan penurunan angka kemiskinan sesuai target RPJMD 2019-2023 berada di angka 11,92 persen.

"Saat ini angka kemiskinan kita masih berada di posisi 13,86 persen," kata Kepala Bappeda NTB, H. Iswandi pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB tahun 2022, dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Kamis (29/12/2022).

Ia menjelaskan dari data yang dimiliki Bappeda NTB, masih terdapat 477.954 kepala keluarga (KK) dan 1.864.812 orang yang masuk ke dalam kemiskinan ekstrem.

"Harapan besar gubernur dan wagub kami yakin jika kita dapat fokus menanggulangi kemiskinan dengan data yang valid mestinya kita bisa, pada tahun 2023 angka kemiskinan dibawah 10 persen," ujarnya.

Untuk mengejar target tersebut, pihaknya mengajak seluruh pihak, agar pemberian program bantuan penanggulangan kemiskinan harus mengacu pada data kemiskinan atau data Pensasaran Percepatan penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

"Data P3KE memuat data masyarakat berdasarkan nama dan alamat yang sudah diverifikasi, dan di "cross check" dengan berbagai sumber data yang sudah ada," terang Iswandi.

Mantan Kepala Bappenda NTB ini mengimbau kepada seluruh pihak agar dapat berfokus dalam hal penanggulangan penghapusan kemiskinan ekstrem ini.

"Kami akan menyusun kebijakan dan regulasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar data P3KE digunakan sebagai data sasaran penanggulangan kemiskinan. Kita fokus menggunakan data ini, sehingga progres NTB meningkat dan dapat mewujudkan NTB yang Gemilang," katanya.

Sementara Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta validasi data prioritas penanggulangan kemiskinan lebih diperkuat. Validasi data merupakan prioritas utama dalam menanggulangi kemiskinan. Karena dengan melakukan validasi data maka angka kemiskinan dapat turun dengan signifikan.

"Saya minta untuk serius melakukan validasi data dengan sebaik-baiknya. Bila perlu kita turun langsung untuk hal tersebut. Jika hal ini berhasil maka bukan hal yang mustahil angka kemiskinan kita turun dengan signifikan," tegasnya.

Ummi Rohmi panggilan akrabnya mengatakan bahwa NTB telah melakukan hal yang seharusnya dalam hal penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya program-program unggulan yang dimiliki, data yang tepat serta sinergi antar 10 kabupaten/kota di NTB, seluruh permasalahan akan segera dapat diatasi.

"Saat ini kita sudah on the right track, dengan program-program yang bagus juga. Seandainya data kita sudah tepat, sinergi dan kolaborasi kita baik, maka saat ini kita bisa mengatasi apapun permasalahan masyarakat hingga di tingkat desa hingga dusun,” terangnya.

Wagub menekankan, dengan memiliki data yang tepat by name by addres maka penerimaan segala jenis bantuan tidak akan salah dan tepat sasaran.

Ia mengungkapkan salah satu pintu dalam hal menangangi penanggulanan kemiskinan telah terdapat pada program unggulan posyandu keluarga.

Posyandu Keluarga sebagai pusat layanan edukasi berbasis dusun, sehingga masyarakat dapat mendapatkan berbagai edukasi melalui posyandu. Tak hanya mengenai kesehatan namun masalah pendidikan, lingkungan hingga perekonomian ada di dalamnya.

"Kami menjadikan posyandu tersebut sebagai pusat edukasi berbasis dusun. Kami mengedukasi masyarakat tidak hanya mengenai masalah kesehatan, tetapi juga masalah lainnya seperti lingkungan, literasi, ekonomi, kebencanaan," terangnya.

Lebih lanjut, sampai dengan saat ini lebih dari 7.600 posyandu di NTB. Revitalisasi menjadi posyandu keluarga. Tidak hanya melayani ibu dan anak, tapi Posyandu di NTB juga melayani remaja dan orang tua.

Karena itu ia berharap dengan adanya Rakor ini akan menciptakan banyak masukan dari seluruh kabupaten/kota dan selanjunya untuk segera capaian tersebut dapat untuk dieksekusi langsung.