Usul Gubernur NTB Agar PMI Bawa Istri Anak ke Malaysia Tak Realistis dan Beresiko

Keterangan Foto: Komisaris Utama PT. Cipta Rezeki Utama, Edy Sofyan.

iteNTB - Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) tidak setuju dengan usulan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah yang meminta agar pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia harus juga bersama istri dan anak ke Malaysia.

Komisaris Utama PT. Cipta Rezeki Utama, Edy Sofyan mengaku pihaknya tidak sependapat dengan usulan Gubernur NTB tersebut, karena banyak faktor yang harus mesti diperhatikan jika PMI diharuskan membawa keluarganya ke Malaysia.

"Apa yang disampaikan Pak Gubernur saat kedatangan Ibu Menaker agar PMI membawa anak istri kami tidak sependapat. Karena tidak realistis dan banyak hal yang harus dipikirkan sebelum mengambil keputusan seperti itu. Dan itu pastinya tidak mudah dan beresiko," kata Edy Sofyan.

Ia menjelaskan bahwa pengiriman PMI tentunya ada aturan main dan mekanisme yang harus ditaati kedua belah pihak baik PPPMI antar PPPMI maupun kedua pemerintahan, yakni Indonesia dan Malaysia.

"Dan ini tentu tidak mudah, karena ini pasti akan melibatkan negara. Karena antara Indonesia dan Malaysia ada perjanjian kerjasama menyangkut PMI terutama perlindungan dan penempatan," ucapnya.

"Bahkan dalam perjanjian antar PPPMI dengan majikan pun tidak dibolehkan PMI membawa keluarga," sambung Edy Sofyan.

Edy Sofyan mengaku sudah 25 tahun lebih berkecimpung mengurus PMI khususnya ke negara penempatan Malaysia. Bahkan pihaknya tidak hanya mengirim, tetapi juga melihat dan mengamati secara langsung kehidupan para PMI di Malaysia.

"Yang mengirim PMI ke Malaysia itu kan bukan dari Indonesia saja. Ada dari negara lain juga seperti India, Nepal, Bangladesh. Terus di kantong PMI ini mereka juga tidak tinggal sendiri-sendiri tetapi dalam satu rumah besar, sehingga tidak memungkinkan kalau membawa keluarga, karena akan beresiko," terangnya.

Menurut dia para PMI yang berangkat ke Malaysia tujuannya sangat mulia bagaimana merubah dan meningkatkan taraf keluarganya di Indonesia. Oleh karena itu, jika ada anggapan PMI melakukan penelantaran terhadap keluarganya di kampung halaman justru keliru.

"Bagaimana mau dibilang menelantarkan keluarga. Mereka rela pergi jauh-jauh itu semua demi keluarga, buat apa supaya anak bisa sekolah, istri bisa buka usaha, bisa perbaiki rumah dan sebagainya," tegas Edy Sofyan.

Oleh karena itu menurut Edy Sofyan, daripada mengusulkan PMI membawa keluarga ke Malaysia, dirinya menyarankan kepada Gubernur NTB untuk meningkatkan BLK yang ada di NTB. Bila perlu lanjutnya BLK yang ada tidak hanya diperuntukkan untuk calon PMI, melainkan menjadikan BLK menjadi tempat pelatihan bagi keluarga PMI.

"Kan kita punya banyak BLK. Termasuk BLK Komunitas. Lebih baik itu dimanfaatkan untuk istri TKI untuk juga belajar atau pelatihan bagaimana menjahit, membuat kue-kue, UMKM. Itu yang di bangun untuk keluarga PMI. Insya Allah, daerah ini akan makmur," katanya.

Sebelumnya saat kunjungan Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin dan Menaker Ida Fauziyah dalam rangka peresmian BLK Komunitas dan Membuka Festival Kemandirian di Pondok Pesantren Manhalul Ma'arif Nahdlatul Ulama Darek, Lombok Tengah, Jumat (10/2). Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengusulkan pengiriman PMI ke Malaysia juga harus bersama keluarga.

"Saya tidak akan mengirimkan tenaga kerja dari NTB tanpa didampingi keluarga anak dan istri. Kami akan melarangnya," tegasnya.

Menurutnya, biaya hidup keluarga PMI yang tidak bersama keluarga relatif mahal. Karena harus mengeluarkan biaya ekstra semisal biaya komunikasi. Belum lagi biaya hidup masing-masing di dua tempat berbeda.

"Tapi kalau kirim anak NTB ikut bapaknya, ibunya juga mendampingi, saya tidak terkejut 30 atau 40 tahun yang akan datang Wali Kota, Gubernur, Menteri hingga Perdana Menteri Malaysia atau negara manapun bisa jadi karena anak PMI," katanya.