NDI dan RUDAL Desak Pemenang Tender SPAM Mandalika Dibatalkan

Keterangan Foto: Sejumlah massa pemuda dari Nusa Tenggara Development Institute (NDI) beraliansi dengan Ruang Diskusi Anak Lingkar (RUDAL) saat elakukan aksi ke Kantor Balai Cipta Karya NTB dan Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) NTB serta Polda NTB, Kamis (9/3/2023).

iteNTB - Sejumlah massa pemuda yang terdiri dari Nusa Tenggara Development Institute (NDI) dan Ruang Diskusi Anak Lingkar (RUDAL) melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Balai Cipta Karya NTB dan Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) NTB serta Polda NTB di Kota Mataram, Kamis (9/3/2023).

Aksi ini digelar buntut dari dugaan adanya ketidak-transparanan hasil tender pada program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mandalika.

Sebagaimana diketahui, proyek senilai Rp80,285 miliar yang bersumber dari APBN tahun 2023 dalam hal ini dimenangkan oleh PT. MD.

NDI dan RUDAL menduga dalam proses tender ini adanya perbuatan melawan hukum suap menyuap untuk memenangkan perusahaan tersebut.

"Dalam catatan kami PT. MD adalah perusahan yang pernah terlibat kasus suap anggota BPK dan Pejabat direktur PSPAM Kementrian PUPR pada Tahun 2021 (sumber berita suara.com, Selasa 16 Februari 2021) sehingga menunjukan track record yang cacat terhadap perusahaan tersebut dan tidak sepantasnya diikutsertakan apa lagi dimenangkan," kata Koordinator Lapangan Aksi Kusuma Wardana.

Indikasi tersebut pihaknya temukan berdasarkan hasil kajian dan observasi di lapangan terkait persyaratan dokumen yang di persyaratkan.

Dalam dokumen lelang pada paket proyek tersebut, bahwa berkas PT. MD diduga tidak memenuhi syarat untuk di jadikan sebagai pemenang dalam pelelangan tersebut.

PT. MD juga diduga memalsukan dokumen yang di persyaratkan dalam dokumen lelang proyek optimalisasi SPAM KSPN mandalika tahap I.

Adapun beberapa indikasi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan di antaranya PT. MD diduga tidak mencantumkan atau mengupload dokumen surat penawaran;

Kemudian daftar peralatan yang dilampirkan guna memenuhi persyaratan penawaran yang diwajibkan dalam dokumen lelang pada paket proyek optimalisasi SPAM KSPN mandalika tahap I diduga tidak memenuhi syarat dan terindikasi di lakukan perbaikan sendiri (penyempurnaan dokumen supaya memenuhi syarat ).

Selanjutnya, pada lembar data kualifikasi point B persyaratan kualifikasi pasal 5 yang menyebutkan bahwa calon penyedia jasa harus menunjukkan kemampuan untuk mendapatkan akses ke dan atau memiliki sumber keuangan yang memadai untuk memenuhi perkiraan kebutuhan cash flow pelaksanaan layanan jasa kontrak optimalisasi SPAM KSPN Mandalika Tahap I terkait diluar kewajiban-kewajiban lainnya dari calon penyedia jasa.

Sumber-sumber keuangan yang dimaksud minimum Rp16,056 miliar lebih dan harus dibuktikan dalam bentuk rekening koran bank dari penyedia jasa.

Dalam hal penyedia jasa mengikuti pelelangan lebih dari satu paket pekerjaan rekening koran yang disampaikan harus diberi keterangan untuk masing-masing paket yang diikuti, dan atau fasilitas kredit dalam bentuk surat pernyataan yang dikeluarkan oleh bank.

Adapun fakta yang pihaknya temukan adalah rekening koran dan ketersediaan sumber keuangan dari PT. MD dan KSO-nya yaitu PT MI ditenggarai terindikasi tidak memenuhi syarat dan diduga memalsukan dokumen rekening koran.

Lebih lanjut, pada lembar data kualifikasi point B persaratan kualifikasi pasal 6 tentang persyaratan peserta harus mempunyai omzet tahunan rata-rata senilai Rp120,423 miliar dalam tiga tahun terakhir (2019, 2020, 2021) yang sudah diaudit oleh KAP yang teregistrasi sesuai dengan perundang-undangan dalam tiga tahun terskhir dijumlahkan dan dibagi 3.

"Fakta yang kami temukan terindikasi tidak memenuhi syarat dan diduga melakukan pemalsuan dokument laporan keuangan," terangnya.

Senada dengan Kusuma Wardana, salah seorang Koordinator Lapangan Ruslan Beko menilao Balai Cipta Karya NTB terkesan buru-buru dalam proses penandatanganan kontrak.

Yang semestinya tercantum dalam jadwal di aplikasi LPSE adalah tanggal 13 – 24 februari 2023 tetapi di majukan ke tanggal 8 februari 2023 tanpa melakukan proses adendum jadwal di LPSE.

"Padahal konsultan supervisi yang seharusnya sudah berkontrak belom di lakukan proses lelang atau belum ada pemenang lelangnya, patut di duga adanya persekongkolan dari para pihak yaitu balai cipta karya dan PT. MD," bebernya.

Berdasar data dan dugaan di atas, pihaknya menuntut sejumlah hal di antaranya:

Pertama, Balai Cipta Karya NTB harus membatalkan kontrak PT. MD dan segera lakukan tender ulang demi terlaksananya program sesuai dengan regulasi yang ada.

Pihaknya meminta kepada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mencopot Kepala BP2JK NTB jajarannya karena terindikasi melakukan persekongkolan.

Sebab tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya dalam hal ini atas keputusannya yang memenangkan PT. Minarta Dutahutama yang kami duga tidak memenuhi syarat untuk di jadikan pemenang pada lelang proyek optimalisasi SPAM KSPN mandalika tahap I.

"Kami juga meminta kepada Ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR mencopot Kepala Balai Cipta Karya NTB karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum melakukan persekongkolan dan suap pada proses pelelangan proyek optimalisasi SPAM KSPN mandalika tahap I tahun anggaran APBN 2023," tukasnya.

Secara gamblang, pihaknya menolak hasil tender proyek optimalisasi SPAM KSPN Mandalika tahap I dan meminta pihak terkait untuk melakukan tender ulang dengan transparan dan akuntabel dengan personil pokja yang baru yang lebih profesional.

"Kami meminta kepada pihak polda NTB untuk segera mengusut tuntas dugaan pemalsuan dokument pada proses pelelangan program optimalisasi SPAM Mandalika tahap 1 Tahun 2023," tandasnya.