23 SMK di NTB Resmi Berstatus BLUD. Berikut Rinciannya

Keterangan Foto: Ilustrasi.

iteNTB - Sebanyak 23 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Nusa Tenggara Barat kini resmi berstatus menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Alhamdulillah, ini kado di akhir masa jabatan kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah sebanyak 23 SMK Negeri resmi ditetapkan menjadi BLUD," kata Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Muhammad Khairul Ikhwan di Mataram, Sabtu.

Ia mengatakan pada tahun 2022, ada 11 SMK yang sudah lebih dulu ditetapkan menjadi BLUD. Kemudian pada tahun 2023 ada 23 SMK menerima Surat Keputusan (SK) BLUD dari gubernur, sehingga total SMK BLUD menjadi 34 dari 100 SMK di NTB.

"Secara persentase ada 45 persen SMK BLUD di NTB. Dan ini menjadi yang tertinggi di Indonesia," ujarnya.

Ikhwan menyebutkan 23 SMK yang sudah ditetapkan menjadi BLUD itu, antara lain SMKN 1 Mataram, SMKN 2 Mataram, SMKN 4 Mataram, SMKPPN Mataram, SMKN 1 Gerung, SMKN 1 Lembar, SMKN 1 Narmada, SMKN 1 Kuripan, SMKN 1 Praya Tengah.

Selanjutnya SMKN 2 Praya Tengah, SMKN 1 Pujut, SMKN 2 Selong, SMKN 1 Pringgabaya, SMKN 1 Sikur, SMKN 1 Sakra, SMKN 1 Keruak, SMKN 1 Pemenang, SMKN 1 Sumbawa, SMKN 3 Sumbawa, SMKN 1 Alas, SMKN 1 Buer, SMKN 1 Kota Bima, dan SMKN 3 Kota Bima.

Ia menjelaskan untuk menjadi SMK BLUD terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sekolah, antara lain SMK harus memiliki perencanaan bisnis dan pelayanan. Kemudian memiliki infrastruktur yang cukup seperti peralatan dan SDM serta memiliki produk unggulan yang bisa diterima oleh pasar.

"Saat ini kita sudah memiliki 1.000 produk yang sudah tercatat di katalog dan semua produk yang dihasilkan itu tidak dibuat-buat melainkan dari hasil metode pembelajaran, sehingga siswa bisa belajar dan menghasilkan produk atau jasa," terang Ikhwan.

Menurutnya, keistimewaan SMK BLUD ini para siswa bisa lebih terampil dan di luar jam belajar mereka bisa membuat dan mengerjakan produk yang bisa menarik minat pasar, sehingga sekolah tidak bisa hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah. Sebab untuk membiayai operasional sekolah, dana BOS saja tidak cukup.

"Jadi, kalau sekolah sudah BLUD mereka bisa mencari penghasilan sendiri dan hasil penjualan setiap produk yang dihasilkannya bisa masuk menjadi kas sekolah untuk digunakan kembali membuat produk," katanya.

Sementara Kepala Sekolah SMK 1 Sikur Kabupaten Lombok Timur, Hasbi Ahmad mengaku bersyukur dan mengapresiasi ditetapkannya SMK 1 Sikur menjadi BLUD.

"Alhamdulillah ini kami tunggu, BLUD ini presensi yang kami harus dapat untuk lebih meningkatkan pembelajaran, karena secara anggaran sangat terbatas, sehingga dengan BLUD ini sepanjang waktu kami bisa berkegiatan praktek, karena setiap produk yang dihasilkan siswa bisa dijual dan kembali lagi dipakai untuk membuat produk," ujarnya.

Ia mengatakan untuk kegiatan inti SMK 1 Sikur adalah industri kreatif dan pariwisata seperti seni lukis, busana, batik, animasi, dan boga sebagai pusat unggulan. Diharapkan dengan ditetapkannya SMK 1 Sikur menjadi BLUD, mental siswa untuk bisa bekerja, melanjutkan dan menjadi wirausaha.

"Jadi yang ingin kita cetak itu anak-anak muda yang bisa menjadi wirausaha ke depan sehingga bisa menjadi penggerak industrialisasi di masyarakat," kata Hasbi.

Senada dengan itu, Kepala Sekolah SMK 1 Mataram Ruslan juga mengaku bersyukur dan gembira dengan ditetapkannya 23 SMK menjadi BLUD, termasuk SMK 1 Mataram. Karena dengan menjadi BLUD, setiap produk yang dihasilkan siswa bisa diterima dengan baik oleh pasar.

"Kami mempunyai kegiatan inti seni dan industri kreatif dan penopangnya bisnis manajemen dan keunggulan di tata busana. Tetapi selama ini dari karya-karya siswa tidak bisa dipasarkan keluar, masih konsumsi lingkungan sekolah karena belum memiliki payung hukum untuk bermitra dengan UMKM dan IKM. Nah dengan BLUD maka pengelolaan keuangan dan bagaimana membuat jaringan usaha yang ada di luar sana bisa kami lakukan, sehingga menambah penghasilan terangnya.

Ia mencontohkan kalau di dalam dari hasil produksi karya siswa seperti seragam sekolah bisa mendapatkan Rp200 juta setahun, maka dengan menjadi BLUD bisa Rp300-400 juta.

"Adanya BLUD ini siswa bisa membuat jaringan dengan mitra UMKM atau IKM di luar karena ada lisensi yang didapat sehingga bisa dijual ke luar sehingga dengan sendirinya menambah penghasilan, sehingga dalam proses pembelajaran tidak lagi bergantung dengan dana BOS," katanya.