Pemprov NTB Targetkan APBD-P Naik Rp6,12 triliun. Ini Sumbernya

Keterangan Foto: Gubernur NTB Zulkieflimansyah bersama Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda dan Wakil Ketua DPRD menandatangani nota kesepahaman KUA-PPAS di Sidang Paripurna DPRD NTB di Mataram, Rabu malam.

iteNTB - Pemerintah provinsi bersama DPRD Nusa Tenggara Barat menargetkan pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 naik menjadi Rp6,12 triliun dari APBD murni yang semula sebesar Rp5,96 triliun.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah ada tiga komponen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023, yakni pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

"Perubahan pendapatan daerah 2023 direncanakan sebesar Rp6,12 triliun, terjadi kenaikan target sebesar 6,21 persen dibandingkan dengan APBD 2023 yang semula sebesar Rp5,96 triliun," ujarnya dalam sidang paripurna penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS bersama DPRD NTB di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan peningkatan ini merupakan akumulasi dari peningkatan pendapatan BLUD sebesar Rp235 miliar dan penurunan target pendapatan yang cukup signifikan pada komponen hasil kerjasama pemanfaatan BMD yakni sebesar Rp333 miliar lebih.

Selain itu, penambahan potensi pendapatan bagi hasil dari PT AMNT yang tertuang dalam LHP BPK tahun 2022 sebesar Rp230 miliar lebih dengan rincian pendapatan asli daerah diproyeksikan menurun, penurunannya sebesar 0,22 persen atau Rp2,97 triliun lebih dari rencana awal sebesar Rp2,985 triliun lebih menjadi Rp2,982 triliun ebih.

Pendapatan transfer diestimasikan meningkat sebesar Rp164 miliar lebih atau sebesar 5,45 persen yang semula pada APBD 2023 sebesar Rp2,97 triliun lebih menjadi Rp3,14 triliun lebih.

Disamping itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berasal dari pendapatan hibah juga diprediksikan menurun signifikan hingga 98,85 persen yang semula dari Rp892 juta lebih menjadi hanya Rp10 juta.

Menurutnya perubahan belanja daerah tahun anggaran 2023, direncanakan sebesar Rp6,17 triliun lebih, bertambah Rp182 miliar lebih, dari APBD 2023 yang semula sebesar Rp5,99 triliun lebih atau meningkat sebesar 2,96 persen. Namun demikian terjadi defisit sebesar Rp49,52 miliar lebih yang ditutupi dari komponen pembiayaan.

Pembiayaan netto bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa SILPA sebesar Rp62,52 miliar lebih, dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pokok utang sebesar 13 Miliar Rupiah.

"Dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun 2023, terdapat defisit anggaran sebesar Rp49 miliar. Defisit ini ditutupi dari pembiayaan netto sebesar Rp49 miliar.

Sementara Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir berharap dengan postur KUA PPAS APBD Perubahan 2023 ini bisa tercapai termasuk untuk membiayai utang yang masih tersisa.

"Kalau melihat postur yang baru ini kaki optimis ini bisa dituntaskan," katanya.