Anggaran Pilgub NTB Mencapai Rp174 Miliar. Ini Rinciannya?

Keterangan Foto: Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi usai menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilgub NTB 2024 di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Jumat (13/10/2023).

iteNTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu menyepakati anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2024 sebesar Rp174 miliar.

"Alhamdulillah kita termasuk provinsi progresif, dalam hal ini telah menyelesaikan capaian tugas penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2024 mendatang," kata Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi usai menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilgub NTB 2024 di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Jumat.

Jumlah anggaran yang disepakati sebesar Rp138 miliar untuk KPU NTB dan Rp36 miliar untuk Bawaslu NTB sehingga total secara keseluruhan sebesar Rp174 miliar.

Gita Ariadi mengatakan agenda politik yakni pilkada, harus menjadi prioritas. Namun, kalau pun ada dinamika tawar menawar adalah sesuatu hal yang wajar.

"Kesepakatan item yang kita tuangkan menjadi nominal untuk mencakup seluruh kegiatan, angka demi angka akhirnya sekarang kita sudah sepakati di NPHD," ujarnya.

"Itu menandakan pelaksanaan pilgub fardu ain, insya Allah akan berjalan lancar. Karena salah satu tugas Pj Gubernur adalah memastikan tahapan persiapan pilkada dilakukan dengan sebaik-baiknya," sambung Miq Gite sapaan akrabnya.

Ia menambahkan kesepakatan ini segera dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Saya bisa bayangkan wajah Mendagri bahagia mendengar kesempatan ini, karena tidak banyak provinsi yang sudah bersepakat memastikan ketersediaan anggaran pilkada 2024," katanya.

Sementara Ketua KPU NTB Suhardi Soud bersyukur penandatangan NPHD telah dilaksanakan tepat waktu sebelum batas akhir yang ditargetkan oleh KPU RI pada tanggal 15 Oktober 2023.

"Sangat efektif diskusi-diskusi kita sehingga kita bisa menyepakati dalam naskah hibah dengan angka yang pantas dan layak," ujarnya.

Menurutnya diskusi sebelum angka hibah ini disepakati tentu perdebatannya penuh dengan kalkulasi yang mendetail agar pembiayaan-pembiayaan utama dan pembiayaan pendukung dapat terpenuhi secara layak dan pantas.

"Secara anggaran pembiayaan pilgub 2024 mengalami penurunan dibandingkan pilgub sebelumnya karena lebih kepada efisiensi di mana bersamaan dengan pelaksanaan pilkada di 10 kabupaten/kota juga. Sharing anggaran dan berbagi tanggung jawaa," katanya.

Ketua Bawaslu NTB Itratip menyebutkan, anggaran yang telah disepakati ini rencananya digunakan semaksimal mungkin untuk pengawasan pemilu yang aman dan transparan.

Oleh karena itu kesepakatan yang telah ditandatangani ini menjadi komitmen Bawaslu NTB mempercepat proses persiapan pengawasan pilkada.

"Anggaran yang sudah disepakati ini akan kami gunakan semaksimal mungkin dengan hasil yang juga maksimal," tandasnya.