Kemendagri Evaluasi Pj Gubernur NTB. Kemiskinan hingga Stunting Disorot

Keterangan Foto: Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadim

iteNTB - Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi menjalani evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ada 15 pertanyaan yang disorot Kemendagri kepada Pj Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Gite tersebut saat menjalani evaluasi kinerjanya di Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim membenarkan terdapat 15 pertanyaan yang disodorkan tim evaluasi Kemendagri kepada Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi.

"Kalau pertanyaan 12 sampai 15 kali kurang lebih tapi pengembangannya cukup banyak. Karena 1 pertanyaaan ada juga anak pertanyaan lain," ujarnya saat dihubungi melalui telepon dari Mataram.

Ia mencontohkan salah satu pertanyaan yang disodori Kemendagri, seperti penurunan kemiskinan atau stunting, namun lanjut Ibnu, dalam satu pertanyaan tidak satu variabel.

"Nah variabel lain terkait itu juga ditanya dan perlu penjelasan. Pertanyaan lainnya juga berkembang," kata Ibnu Salim.

Sebagai salah satu Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ikut hadir mendampingi Pj Gubernur menjalani evaluasi di Kemendagri, Rabu (21/12) kemarin. Ibnu Salim, menegaskan evaluasi terhadap Pj Gubernur NTB itu merujuk mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam penugasan Pj kepala daerah di seluruh Indonesia.

"Evaluasi terhadap Pj tersebut dilaksanakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kebijakan nasional bisa tercapai di daerah," ujarnya.

Beberapa kebijakan itu, sebut Ibnu, di antaranya trend penurunan stunting, penekanan inflasi, penanganan kemiskinan ektrim.

Selanjutnya bagaimana langkah dan upaya Pj dalam menciptakan kondisi stabilitas daerah dan masyarakat yang aman kondusif menjelang pesta demokrasi pemilihan presiden, wakil presiden dan legislatif, termasuk juga menjaga netralitas ASN.

Disamping itu juga upaya Pj Gubernur dalam 3 bulan pertama terkait kebijakan nasional di atas melalui upaya upaya terobosan dan lain-lain.

"Hal penting lainnya juga terkait pelayanan publik, misalnya pelayanan bidang kesehatan dan perijinan," terang Ibnu Salim.

"IPH NTB terendah secara nasional sebesar minus 1,54 persen di Minggu kedua bulan Desember. Inflasi kita juga terkendali sebesar 2,92 persen bulan Nopember sesuai target dalam nasional maupun RPJMD yaitu 3 plus minus 1 persen," sambungnya.

Disinggung dari sejumlah pertanyaan tersebut, adakah ditemukan catatan bahwa Pj Gubernur Gita tidak bisa menjalankan program yang sudah digariskan pemerintah pusat, sehingga berimplikasi tidak ada perpanjangan jabatan. Ibnu menegaskan bahwa proses evaluasi berjalan efektif tanpa ada hambatan.

"Ndak ada masalah, semua program dilaksanakan sesuai arahan pemberi tugas. Karena evaluasi tiap 3 bulan sekali sampai akhir penugasan," imbuh Ibnu Salim.

Namun demikian, Ibnu menyatakan persoalan perpanjangan jabatan Pj merupakan ranah presiden. Meski begitu, dirinya menegaskan evaluasi juga menjadi bagian dari tindak lanjut saran dan masukan bagi penyempurnaan langkah langkah yang harus dilakukan Pj dalam amanah tugasnya.

"Itu urusan presiden melalui Mendagri yang ditugaskan mengevaluasi. Terpenting Pj sudah melaksanakan semua arahan dan penugasan yang diperintahkan selaku Pj, juga diminta untuk terus mempertahankan situasi dan kondisi daerah yang sudah baik," katanya.

Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi dilantik Mendagri Tito Karnavian di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta pada Selasa pagi (19/9).

Sebelum diangkat menjadi Pj Gubernur, Lalu Gita Ariadi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi NTB di zaman pemerintahan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah.