DPRD Ajukan Hak Interpelasi Pengelolaan DAK di Pemprov NTB
 |
| Keterangan Foto: Anggota DPRD NTB, Hamdan Kasim. |
iteNTB - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Hamdan Kasim mengusulkan hak interpelasi atau hak meminta keterangan terkait banyaknya permasalahan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB termasuk di sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi.
"Kami menggagas hak interpelasi, tidak hanya di Dikbud NTB tetapi juga di organisasi perangkat daerah (OPD) lain," kata Hamdan Kasim di Mataram, Kamis.
Ia menegaskan langkah hak interpelasi dalam rangka perbaikan, dan efektivitas serta untuk efisiensi anggaran DAK. Yang mana dalam pengelolaanya DAK ini banyak sekali ditemukan permasalahan di lapangan.
Ia pun mencontohkan temuan pembangunan enam sekolah di NTB syarat masalah. Di antaranya di Lombok Tengah dan Kota Mataram
"Saya cek satu sekolah di Kecamatan Jonggat Lombok Tengah itu konstruksinya bermasalah. Dari pagu anggaran Rp1,4 miliar itu tanpa keramik, tanpa tanpa instalasi listrik. Perencanaan macam apa ini?," ujarnya.
Menurut Hamdan meski temuan itu berasal dari DAK tahun 2023, ia menilai pengerjaan proyek DAK di masing-masing sekolah harus dilakukan evaluasi. Sebab, banyak anggaran DAK sekolah dalam perencanaan RAB bermasalah.
"Bahkan ada komplain dari wali murid. Siswa duduk di lantai yang berdebu. Bahkan pihak ketiga diberikan uang oleh dinas untuk finishing proyek itu. Apa dasar hukum itu. Sudah selesai pengerjaan seperti itu ada penambahan anggaran finishing," terangnya.
Berdasarkan temuan-temuan itu lanjut politisi dari daerah pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Lombok Timur ini berencana meminta data alokasi DAK di masing-masing OPD.
"Dalam hal ini ada 6 sekolah yang bermasalah agak parah. Melalui itu tidak menutup kemungkinan ada masalah DAK ini. Seperti ini model pengelolaannya sangat mungkin ada permainan," ucapnya.
Lebih lanjut dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Bidang SMK di Dikbud NTB Ahmad Muslim yang diamankan penyidik Polresta Mataram itu diduga ada permainan fee proyek dengan pihak ketiga pada pembangunan fisik di SMK 3 Mataram.
"Artinya ini sangat rawan ada main-main. Enam sekolah yang bermasalah ini kita jadikan sampel pengelolaan kurang baik. Kami akan mendorong pembentukan Pansus DAK ini lalu akan bersurat ke pimpinan saat paripurna pekan depan," tegas Hamdan.
Bahkan kata Hamdan angka realisasi alokasi DAK di Dikbud NTB masih di bawah 60 persen pada tahun 2024. Realisasi itu dianggap gagal karena kurangnya evaluasi dari dinas terkait.
"Realisasi DAK Dikbud 2024 gagal total ya," katanya.
Untuk itu Hamdan beranggapan lemahnya realisasi DAK di Dikbud ini agar dikembalikan ke model swakelola.
"Kita minta dikembalikan model swakelola murni saja. Pihak sekolah bisa hadirkan konsultan," ujarnya.
Senada dengan Hamdan, Anggota DPRD NTB Muhammad Nashib Ikroman mengatakan wacana menggunakan hak interpelasi untuk membuka data alokasi DAK di masing-masing OPD merupakan momentum yang tepat.
Lemahnya pengawasan pengelolaan anggaran yang berasal dari transfer pemerintah pusat itu bahkan menurutnya menimbulkan banyak keributan di tengah masyarakat.
"Pengelolaan DAK ini hampir setiap tahun ribut. Secara keseluruhan kenapa DAK ini harus diawasi meskipun belanja hemat yang penggunaannya sudah ditetapkan pusat tapi dia masuk komponen ke APBD," ujarnya.
Acip sapaan akrabnya menambahkan tujuan DPRD melakukan interpelasi agar pengelolaan DAK di masing-masing OPD lebih efisien sesuai prosedur dan tujuan pengalokasiannya pada tahun anggaran 2025 nanti.
"Sepakat saya DPRD melakukan interpelasi agar kita tahu masalahnya dalam lebih jauh, agar DPRD juga evaluasi. Apalagi ada kasus OTT di Dikbud," katanya.
Sejauh ini ia menyebutkan ada dua fraksi yang sepakat mengusulkan hak interpelasi di DPRD antara lain anggota Fraksi Golkar dan anggota Fraksi PPR.
"Inisiasi ini baru dari anggota fraksi kita usulkan minta persetujuan di paripurna," katanya.
Posting Komentar