Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD NTB Tuntut Inpres Ditinjau Ulang
 |
| Keterangan Foto: Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim bersama Anggota Komisi V DPRD NTB Didi Sumardi menemui masa aksi mahasiswa di depan pintu gerbang Kantor DPRD NTB di Mataram, Kamis (20/2/2025). |
iteNTB - Aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap" digelar ratusan mahasiswa di depan pintu gerbang Kantor DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram, Kamis (20/2/2025).
Aksi para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan rakyat NTB ini dilakukan untuk meminta Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dalam Pelaksanaan APBN dan APBD ditinjau ulang.
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram, Lalu Nazir Huda dalam orasinya menyoroti rencana pemangkasan anggaran kesehatan, pendidikan, dan anggaran lainnya demi program MBG.
Nazir menduga pemerintah pusat bakal memangkas 30 persen anggaran pada tingkat pendidikan tinggi.
"Kebijakan efisiensi ini bakal menyebabkan biaya pendidikan naik tahun ini. Untuk itu, kami meminta pemerintah tak melakukan itu," ungkap Nizar dalam aksi yang dikawal aparat kepolisian ini.
Menanggapi tuntutan mahasiswa anggota DPRD NTB yang menemui mahasiswa menegaskan bahwa Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tak akan berdampak pada anggaran pendidikan dan kesehatan, sehingga pihaknya meminta mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap" tak perlu khawatir.
"Kegelisahan adik-adik mahasiswa sangat menyentuh. Kami sebagai lembaga politik, rumah rakyat menerima dengan tangan terbuka dan apresiasi yang tinggi atas semua tuntunan para mahasiswa," kata Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim dihadapan para mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap" di depan Pintu Gerbang Kantor DPRD NTB di Mataram, Kamis.
Politisi dari Dapil Kabupaten Lombok Timur ini mengaku bahwa dampak efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025, dipastikan tidak berdampak pada anggaran pendidikan dan kesehatan.
"Kami akan bawa isu ini di DPRD. Dan kami terima, silakan bersurat kita diskusi dialog," katanya.
Dalam hal ini Hamdan melanjutkan, DPRD NTB mendukung penuh anggaran pendidikan tidak mendapatkan pemangkasan anggaran sepeser pun baik yang bersumber dari APBN dan APBD NTB.
Senada Hamdan, anggota Komisi V DPRD NTB Didi Sumardi juga mengaku salut dengan kepedulian, kepekaan dan respon para mahasiswa atas berbagai urusan penting dan mendasar bagi masyarakat di NTB.
"Isu-isu ini disuarakan seluruh mahasiswa. Kami sebagai wakil rakyat akan menyampaikan pikiran rasa yang sama dengan mahasiswa yang memiliki kepedulian ini," ujarnya.
Didi mengaku akan membawa masalah ini akan perjuangkan ke pemerintah pusat. Bahkan di DPRD NTB Didi melanjutkan akan membahas APBD untuk dirasionalisasi agar anggaran pendidikan dan kesehatan tidak dipangkas.
"Kami mengawal, jalankan apa yang menjadi harapan mahasiswa. Kami akan sampaikan juga ke pemerintah pusat," kata Didi.
Didi mengaku bahwa semua tuntutan para mahasiswa yang berdemo hari ini juga senapas dan seperjuangan dengan semua tuntutan mahasiswa.
"Kami di barisan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Apa yang menjadi kebaikan masyarakat NTB," tandasnya.
Posting Komentar