Wagub NTB Tekankan Jajaran OPD Tak Buat Kegaduhan di Publik
 |
| Keterangan Foto: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Indah Dhamayanti Putri atau Dinda saat memimpin rapat pimpinan perdana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang berlangsung di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Senin (24/2/2025). |
iteNTB - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Indah Dhamayanti Putri meminta kepala perangkat daerah dan jajaran untuk bersama-sama menjaga kondusifitas dan tidak membuat kegaduhan-kegaduhan baik diinternal maupun yang berimbas ke masyarakat (publik).
"Gubernur NTB minta agar kepala perangkat daerah dan jajaran sekuat tenaga dan berupaya mencegah terjadinya kegaduhan dalam memberikan pelayanan publik," ujarnya saat memimpin rapat pimpinan perdana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang berlangsung di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Senin (24/2/2025).
Dalam Rapim tersebut, Umi Dinda menyampaikan sejumlah catatan penting dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Satu di antaranya untuk menjalankan kolaborasi bersama dalam menjaga harmoni pelaksanaan tugas hingga lima tahun ke depan, agar bersama bekerja sebaik - baiknya.
"Gubernur NTB menyampaikan salam hormat. Sesungguhnya hati dan pikirannya ada di NTB dan ingin segera bergabung bertemu dan memberikan pelayanan pada masyarakat. Namun, karena orientasi kepala daerah ini juga kewajiban maka harus diikuti dengan sebaik-baiknya," kata Umi Dinda sapaan akrabnya.
Selain itu, dalam pola komunikasi dengan publik agar dapat diinformasikan dengan baik segala bentuk kebijaksanaan dan pelaksanaannya dan program kegiatan serta agenda agar terus diperbaharui secara langsung informasinya sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan benar.
"Pemberitaan melalui media sosial dan media kerjasama untuk kesamaan narasi dan substansinya agar selalu dikoordinasikan melalui Dinas Kominfotik NTB," jelasnya.
Adapun terkait dengan rencana safari ramadhan agar Sekda dan perangkat daerah terkait mengkoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota agar bisa diselaraskan dan dengan kegiatan kemasyarakatan lainnya.
Tak hanya itu dinas terkait juga diminta agar kembali melakukan pengecekan infrastrukutur jalan, jembatan, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, khususnya yang menjadi kewenangan Pemrov NTB untuk memaksimalkan layanan publik.
"Agar untuk diperhatikan kembali pendataan aset milik Pemprov yang ada di Pemrov NTB dan di wilayah kabupaten/kota," tuturnya.
Ia juga mengimbau kepada Inspektur Daerah Pemprov NTB untuk memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum melalui penguatan peran APIP Pemprov NTB.
"Tentunya mengajak seluruh jajaran untuk memiliki niat yang tulus dan komitmen yang kuat dalam bekerjasama membantu terwujudnya visi dan misi serta mendukung seluruh agenda Gubernur dan Wagub NTB menuju NTB Makmur dan Mendunia," tandasnya.
Posting Komentar