Agama
Berita
DPRD NTB
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal
Pemprov NTB
iteNTB- Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Nusa Tenggara Barat mendukung Gubernur Lalu Muhammad Iqbal melakukan perombakan atau mutasi jajaran pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi.
"Kita dukung segera 13 OPD lowong itu di isi. Karena ini menyangkut kebijakan. Kepala OPD yang masih di isi pelaksana tigas (Plt) itu harus segera didefinitifkan. Jadi saya minta pertama segera lakukan mutasi," tegas Ketua Komisi I DPRD NTB, Muhammad Akri di Mataram, Senin (3/3/2025).
Menurutnya, bersih - bersih dan bongkar pasang pejabat penting dilakukan pemerintahan baru guna memastikan percepatan dan pengisian jabatan lowong untuk akselerasi dan percepatan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dalam pengisian jabatan lowong itu, kata Akri Gubernur NTB harus tetap berkoordinasi sehingga pengisian jabatan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kepala OPD yang tidak sesuai dengan bidangnya atau tidak punya profesionalisme kerja juga harus dibersihkan, sehingga tidak menghambat jalannya pemerintahan.
"Itu pun harus ada koordinasi dalam mengisi jabatan yang memang menjadi kebutuhan disitu. Kemudian kepala OPD yang tidak sesuai bidangnya atau tidak punya profesionalisme kerja segera dibersihkan saja," ujarnya.
Kemudian terkait dengan perampingan organisasi, anggota DPRD NTB dari dapil NTB 7 Lombok Tengah ini juga sangat setuju dalam rangka efiseinsi anggaran.
"Kami tentu mendukung semua program-program yang telah dirumuskan oleh Gubernur dalam rangka percepatan pembangunan di NTB. Termasuk juga dengan perubahan struktur dilingkup pemerintah provinsi NTB dalam rangka melakukan efisiensi dan menyelaraskan dengan kebutuhan di daerah," terang Akri.
Begitu juga dalam hal mutasi, pihaknya sangat mendukung penerapan sistem meritokrasi dalam proses mutasi jabatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
"Meritokrasi adalah jalan baru bagi Gubernur NTB Lalu Iqbal untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat, meritokrasi menjadi pijakan dan diharapkan menjadi jalan terbaik untuk mewujudkan visi-misi NTB makmur mendunia," katanya.
"Kita berikan kesempatan kepada Gubernur NTB Lalu Iqbal untuk bekerja dan menjalankan visi misinya, termasuk dengan mutasi dan penyegaran di setiap OPD provinsi NTB, karena tentu Lalu Iqbal lebih paham dengan siapa akan bekerja," sambung Akri.
Dalam bersih - bersih dan bongkar pasang jabatan ini diharapkan akan muncul tim pemerintahan yang solid untuk memastikan jalannya pemerintahan yang mampu bergerak cepat.
"Yang namanya kerja tim itu, harus satu urat dan satu nadi, tidak bisa kepala ke kiri, kemudian tangan dan kaki ke kanan, tidak akan jalan seirama. Jika kepala ke depan, maka semua instrumen tubuhnya harus mengikuti, baru bisa berjalan pemerintahan yang gerak cepat dan mudah sampai ke mana saja," tegasnya.
Diketahui, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal resmi mulai berkantor dan bertemu dengan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tambora Hall Kantor Gubernur NTB, Senin.
Usai pertemuan dengan para kepala OPD tersebut, Lalu Muhammad Iqbal memberikan sejumlah statemen terkait pengisian jabatan yang saat ini lowong di sejumlah OPD.
Kepada awak media Lalu Iqbal menyatakan saat ini terdapat 13 jabatan strategis di lingkup Pemprov NTB yang tidak memiliki pejabat definitif.
Agar roda pemerintahan berjalan dengan lancar serta kebutuhan organisasi Iqbal menyatakan akan segera melakukan mutasi jabatan.
Namun Iqbal tidak menyebut waktu yang pasti kapan digelar mutasi perdana di era pemerintahannya tersebut.
"Yang kosong saja 13, kita dalam waktu dekat akan segera kita usulkan ke DPRD ada strukturisasi OPD, struktur baru kita ingin lihat distruktur baru ini," kata Iqbal.
DPRD Dukung Gubernur NTB Lakukan Mutasi Pimpinan OPD
 |
| Keterangan Foto: Kantor DPRD NTB di Jalan Udayana Mataram. |
iteNTB- Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Nusa Tenggara Barat mendukung Gubernur Lalu Muhammad Iqbal melakukan perombakan atau mutasi jajaran pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi.
"Kita dukung segera 13 OPD lowong itu di isi. Karena ini menyangkut kebijakan. Kepala OPD yang masih di isi pelaksana tigas (Plt) itu harus segera didefinitifkan. Jadi saya minta pertama segera lakukan mutasi," tegas Ketua Komisi I DPRD NTB, Muhammad Akri di Mataram, Senin (3/3/2025).
Menurutnya, bersih - bersih dan bongkar pasang pejabat penting dilakukan pemerintahan baru guna memastikan percepatan dan pengisian jabatan lowong untuk akselerasi dan percepatan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dalam pengisian jabatan lowong itu, kata Akri Gubernur NTB harus tetap berkoordinasi sehingga pengisian jabatan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kepala OPD yang tidak sesuai dengan bidangnya atau tidak punya profesionalisme kerja juga harus dibersihkan, sehingga tidak menghambat jalannya pemerintahan.
"Itu pun harus ada koordinasi dalam mengisi jabatan yang memang menjadi kebutuhan disitu. Kemudian kepala OPD yang tidak sesuai bidangnya atau tidak punya profesionalisme kerja segera dibersihkan saja," ujarnya.
Kemudian terkait dengan perampingan organisasi, anggota DPRD NTB dari dapil NTB 7 Lombok Tengah ini juga sangat setuju dalam rangka efiseinsi anggaran.
"Kami tentu mendukung semua program-program yang telah dirumuskan oleh Gubernur dalam rangka percepatan pembangunan di NTB. Termasuk juga dengan perubahan struktur dilingkup pemerintah provinsi NTB dalam rangka melakukan efisiensi dan menyelaraskan dengan kebutuhan di daerah," terang Akri.
Begitu juga dalam hal mutasi, pihaknya sangat mendukung penerapan sistem meritokrasi dalam proses mutasi jabatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
"Meritokrasi adalah jalan baru bagi Gubernur NTB Lalu Iqbal untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat, meritokrasi menjadi pijakan dan diharapkan menjadi jalan terbaik untuk mewujudkan visi-misi NTB makmur mendunia," katanya.
"Kita berikan kesempatan kepada Gubernur NTB Lalu Iqbal untuk bekerja dan menjalankan visi misinya, termasuk dengan mutasi dan penyegaran di setiap OPD provinsi NTB, karena tentu Lalu Iqbal lebih paham dengan siapa akan bekerja," sambung Akri.
Dalam bersih - bersih dan bongkar pasang jabatan ini diharapkan akan muncul tim pemerintahan yang solid untuk memastikan jalannya pemerintahan yang mampu bergerak cepat.
"Yang namanya kerja tim itu, harus satu urat dan satu nadi, tidak bisa kepala ke kiri, kemudian tangan dan kaki ke kanan, tidak akan jalan seirama. Jika kepala ke depan, maka semua instrumen tubuhnya harus mengikuti, baru bisa berjalan pemerintahan yang gerak cepat dan mudah sampai ke mana saja," tegasnya.
Diketahui, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal resmi mulai berkantor dan bertemu dengan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tambora Hall Kantor Gubernur NTB, Senin.
Usai pertemuan dengan para kepala OPD tersebut, Lalu Muhammad Iqbal memberikan sejumlah statemen terkait pengisian jabatan yang saat ini lowong di sejumlah OPD.
Kepada awak media Lalu Iqbal menyatakan saat ini terdapat 13 jabatan strategis di lingkup Pemprov NTB yang tidak memiliki pejabat definitif.
Agar roda pemerintahan berjalan dengan lancar serta kebutuhan organisasi Iqbal menyatakan akan segera melakukan mutasi jabatan.
Namun Iqbal tidak menyebut waktu yang pasti kapan digelar mutasi perdana di era pemerintahannya tersebut.
"Yang kosong saja 13, kita dalam waktu dekat akan segera kita usulkan ke DPRD ada strukturisasi OPD, struktur baru kita ingin lihat distruktur baru ini," kata Iqbal.
Posting Komentar